Pemprov Kalbar Kolaborasi dengan KPK cegah Korupsi di Daerah

Terjadinya tindak pidana korupsi yang berulang di suatu provinsi, mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengambil langkah ekstra. Selain itu, para pelaku korupsi juga tak hanya melibatkan eksekutif dan legislatif, melainkan juga sektor swasta.

Dengan menggelar rapat koordinasi, KPK bersinergi dengan para pemangku kepentingan, untuk meningkatkan kapasitas dan komitmen antikorupsi di wilayah tersebut.Wakil Ketua KPK, Laode Muhammad Syarif mengatakan kunci utama keberhasilan pencegahan korupsi dan pembenahan tata kelola di pemerintah daerah adalah komiten bersama seluruh stakeholder.“Jadi bukan hanya kepala daerahnya, tapi juga harus disertai dukungan dan komitmen kuat dari jajaran perangkat daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan stakeholder lainnya,” kata dia dalam Pembukaan Rapat Koordinasi Supervisi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi, di Gedung Penunjang KPK, Jakarta, Kamis, 1 Februari 2018.

Rapat koordinasi ini bertujuan untuk menyerap informasi terkait dengan kondisi yang ada di daerah. Dengan begitu, diharapkan ada pemahaman serupa terkait dengan program Pencegahan dan Penindakan Korupsi Terintegrasi, termasuk area mana saja yang akan menjadi fokus pembenahan.

Beberapa fokus area pembenahannya: pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dengan mendorong pemerintah daerah untuk membangun e-planning yang terintegrasi dengan e-budgeting, pengadaan barang dan jasa dengan penerapan e-procurement, pembenahan Pelayanan terpadu Satu Pintu (PTSP), penguatan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah, dan penerapan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).

Rapat ini menjadi awalan dalam upaya pencegahan korupsi dengan mendorong pembenahan tata kelola pemerintahan secara konsisten dan komprehensif di 10 provinsi tersebut di 2018.Setelah rapat ini, KPK akan menindaklanjuti dengan terjun langsung untuk melakukan pemetaan di 10 provinsi. Hasil dari pemetaan ini akan dibuat menjadi rancana aksi yang berisi langkah perbaikan yang harus dilakukan bersama. KPK akan terus melakukan pemantauan kemajuan renana aksi melalui monitoring dan evaluasi.

Sekda Kalbar DR. M.Zeet Hamdy Assovie, MTM seusai kegiatan didampingi Inspektur Sekundus, S.Sos, MM dan Kadis Kominfo Drs. Anthony Runtu, M.Si menyampaikan apresiasi kepada pimpinan KPK dan tim Satgas Korsupgah yang tidak henti-hentinya memberikan support dan pendampingan kepada pemerintah daerah khususnya di Kalbar, dalam rangka mendukung terwujdunya tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

“Saya berharap para pimpinan daerah dan penyelenggara negara di lingkungan pemerintah provinsi Kalbar untuk bersama-sama berupaya meningkatkan komitmen anti korupsi sehingga tata kelola pemerintah bisa berjalan dengan bersih, transparan dan akuntabel,” kata M.Zeet.

Komisi Pemberantasan Korupsi mengundang 10 provinsi untuk Rapat Koordinasi Supervisi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi. Sepuluh provinsi itu adalah: Kepulauan Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Lampung, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat; yang diwakili oleh para Sekretaris Daerah dan jajaran Satuan Kerja Pemerintah Daerah terkait.