PNS Terlibat Kampanye Terancam Diberhentikan

Hadapi Pilkada Serentak 2018  , PNS  Jadi Anggota dan Pengurus Parpol Bisa Diberhentikan

Ketapang, 26/03/2018…Dalam rangka mewujudkan ASN/PNS  yang profesional ,netral dan bebas intervensi politik dalam Pilkada serentak 2018, maka ASN atau PNS yang terlibat akan dikenakan hukuman disiplin. ” Bahkan bisa diberhentikan dengan tidak hormat karena menjadi anggota dan atau pengurus partai politik ” Tegas Bupati Ketapang Martin Rantan SH

Hal tersebut sebagaimana ditegaskannya dalam  himbauan Bupati Ketapang  baru baru ini tanggal 12 Maret 2018 ditujukan kepada seluruh Kepala SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang termasuk seluruh camat dan lurah diwilayahnya .

Selanjutnya menurut Bupati Ketapang Martin Rantan SH, Salah satu asas penyeleggaraan kebijakan dan manajemen ASN atau PNS adalah Netralitas. Artinya setiap  ASN/PNS tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun. “Ada nilai nilai dasar yang harus dijunjung tinggi oleh PNS . Yakni Profesional , netralitas dan bermoral tinggi.  Ada etika terhadap diri sendiri PNS yakni menghindari konflik kepentingan ,pribadi ,kelompok maupun golongan. Apabila terjadi pelanggaran kode etik maka akan dikenakan sangsi moral.baik itu pernyataan tertutup maupun terbuka  ” Terang Martin Rantan

Menurutnya,  Peraturan Pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil tersebut  dengan tegas  menyatakan , bahwa setiap PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Presiden /wakil Presiden. Dewan Perwakilan Daerah ,Dewan Perwakilan Rakyat Daerah . Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Apakah itu dengan cara ikut serta sebagai pelaksana dan peserta kampanye maupun menggunakan atribut partai atau atribut PNS. Juga didalam aturan tersebut PNS dilarang mengerahkan PNS lain dan atau sebagai peserta kampanye  dengan menggunakan fasilitas negara. Ujarnya

Masih menurut Martin Rantan , Setiap PNS juga dilarang memberikan dukungan kepada pasangan calon dengan cara membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye. Disamping itu dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon. yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama dan sesudah masa kampanye. Yaitu meliputi pertemuan, ajakan, himbauan,seruan atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya,anggota keluarga dan masyarakat  Dilarang memberikan dukungan tersebut dengan cara memberikan surat dukungan, foto copy KTP, atau Surat Keterangan KTP sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku  . Pinta Martin Rantan

Demikian Diskominfo Ketapang memberitakan

Kasi Pengelola Komunikasi dan Informasi publik memberitakan ( A Rahman )