Online Single Submission, dan Segala Dilemanya

Senin, 9 Juli 2018, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian secara resmi meluncurkan Sistem Online Single Submission (OSS) di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI. Hadir sejumlah menteri dalam peluncuran tersebut, Menteri Komunikasi dan Informatika, Menpan RB, Menteri Pariwisata, Menteri ATR, Menteri Perindustrian, Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Kepala Staf Kepresidenan, Kepala BKPM, Gubernur BI, Ketua OJK dan Ketua Tim Ahli Wakil Presiden.

Peluncuran OSS ini merupakan tindak lanjut dari ditanda tanganinnya PP №24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Konsep yang dikembangkan di dalam OSS ini yaitu integrasi pelayanan perizinan antara pemerintah pusat dan daerah secara online. Tujuan utamanya tentu untuk mempermudah pelayanan perizinan sehingga mempercepat dan meningkatkan penanaman modal dan berusaha. Hadirnya OSS menjawab permasalahan perizinan selama ini tentang lambatnya pelayanan perizinan diberbagai daerah di Indonesia. Sebenarnya pemerintah telah memiliki kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang wajib diselenggarakan baik oleh pemerintah pusat maupun daerah untuk mempercepat perizinan. Menteri dan Kepala Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota bahkan telah melimpahkan kewenangan perizinannya kepada PTSP (re : Kepala BKPM dan Kepala DPMPTSP). Pelayanan secara onlinepun telah diterapkan menggunakan SPIPISE BKPM yang dapat diakses melalui https://online-spipise.bkpm.go.id. Namun pelayanan yang masih belum sinkron antara pemerintah pusat dan daerah masih mempersulit investor untuk mengurus perizinan. Ketika PTSP pusat telah memberikan pelayanan optimal, nyatanya investor masih harus datang ke daerah meminta izin yang menjadi kewenangan daerah dan belum semua daerah memiliki kualitas PTSP yang diharapkan. Inilah yang membuat pemerintah pusat melalui Kemenko Bidang Perekonomian bergerak cepat dengan meluncurkan OSS.

Implementasi PP №24 Tahun 2014, Melemahkan Kewenangan PTSP?

Berdasarkan UU №25 Tahun 2017 tentang Penanaman Modal Pasal 25 terpapar jelas,

“Perusahaan penanaman modal yang akan melakukan kegiatan usaha wajib memperoleh izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi yang memiliki kewenangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang”, Ayat (4)

“Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperoleh melalui pelayanan terpadu satu pintu, Ayat 5

Bagaimana dengan PTSP daerah?

Di UU №23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 350 ayat 2 dan 3

“Dalam memberikan pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) daerah membentuk unit pelayanan terpadu satu pintu”.

“Pembentukan unit pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan peundang-undangan”

Sayangnya, hal berbeda justru diamanatkan di PP №24 Tahun 2018 Pasal 19

“Pelaksanaan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 termasuk penerbitan dokumen lain yang berkaitan dengan Perizinan Berusaha wajib dilakukan melalui Lembaga OSS

Di lampiran PP Nomor 24 Tahun 2018 dicantumkan berbagai jenis perizinan berusaha yang dilaksanakan melalui OSS. Yang berarti kewenangan PTSP saat ini hanya mengelola perizinan yang tidak diatur dalam PP №24 Tahun 2018. Berdasarkan Lampiran Pengumuman tentang Pelaksanaan PTSP Pusat di BKPM terkait PP №24 Tahun 2018 Nomor 2/PENGUMUMAN/A.8/2018 hanya terdapat 4 sektor perizinan yang dilayani oleh PTSP Pusat yaitu Energi dan SDM, Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Keuangan dan sektor BKPM.

Adalah sebuah dilematik ketika Peraturan Pemerintah yang secara tata urutan peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang ternyata menyimpang, bahkan dua Undang-Undang sekaligus yaitu UU №25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan UU №23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. PTSP dan Lembaga OSS adalah dua amanat dari peraturan perundang-undangan dengan tugas dan fungsi yang sama. Inkonsistensi yang justru dilakukan pemerintah tentu menjadi autokritik pemerintah dalam membuat kebijakan.

Kekeosan Peralihan Perizinan ke Sistem OSS

Berdasarkan pernyataan pers Kepala BKPM Tanggal 29 Juni 2018, BKPM menghentikan segala pemroresan izin dan penerbitan izin untuk sementara waktu. Hingga akhirnya perizinan baru dibuka kembali tanggal 9 Juli ketika OSS resmi diluncurkan. Atau setidaknya terdapat 10 hari investor tidak memiliki akses perizinan sama sekali. Bukan waktu yang sebentar untuk dapat mengurungkan niat investor berinvestasi di Indonesia.

Ternyata setelah OSS resmi diluncurkan berbagai kendalapun masih muncul, kurang siapnya infrastruktur OSS membuat pelayanan cepat perizinan belum dapat dilaksanakan. Demo pendaftaran perizinan melalui OSS saat Diklat Penanaman Modal di Cipanas membuka kelemahan sistem yang menjadi kebanggaan pemerintah ini.

Setelah kami coba melakukan demo, ternyata sistem menolak pendaftaran karena akses harian yang terbatas. Berdasarkan informasi dari Pusdatin BKPM bahwa sistem OSS hanya mampu menyediakan 1000 akses setiap harinya.

Pemerintah Daerah (kembali) Menjadi Korban?

Diklat PTSP Bidang Penanaman Modal dengan Pemda banyak memberikan masukan dari perspektif daerah. Pemerintah Daerah merasakan kebijakan yang dilakukan pemerintah pusat sangat begitu dinamis. Memang butuh usaha keras bagi pemerintah daerah untuk menyesuaikannya. Banyak Perda yang harus dirubah untuk menyesuaikan kebijakan pemerintah pusat.

Sebagai contoh Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal RI Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal, pada pasal 128 ditetapkan bahwa peraturan ini mulai berlaku di daerah pada tanggal 2 Juli 2018. Nyatanya tanggal 21 Juni 2018 telah terbit peraturan baru tentang perizinan (PP №24 Tahun 2018).

Undang-Undang № 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah jelas mengatur pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dan perizinan menjadi bagian dari itu. Banyak daerah yang telah mengeluarkan anggaran besar untuk pembuatan sistem perizinan mereka. Namun belum lama berjalan sistem tersebut harus disesuaikan dengan kebijakan pusat.

Belum lagi mutasi di daerah yang sangat cepat membuat orang baru di DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) harus bekerja keras untuk selalu update terkait kebijakan penanaman modal. Banyak peserta diklat yang baru dipindahkan ke DPMPTSP awal tahun ini. Pengetahuan mereka tentang penanaman modal masih sangat terbatas.

Hal lain adalah ketika kita bicara masalah infrastruktur OSS, Indonesia bukan hanya Jakart

a dan Surabaya. Bagaimana jaringan internet di Kabupaten Puncak di Papua sana? Apa mereka siap mengikuti pergerakan pemerintah pusat? Apa tidak ada kebijakan asimetris untuk mereka dengan tetap memberikan pelayanan secara offline?

Pada akhirnya setiap kebijakan selalu membawa konsekuensi. OSS adalah tentang komitmen, komitmen pemerintah untuk memanjakan investor. Dan komitmen pemerintah untuk memeratakan teknologi informasi ke seluruh penjuru tanah air. Tanpa membawa nama institusi, secara pribadi saya mendukung pengembangan perizinan melalui sistem OSS. Walaupun demikian PR pemerintah masih cukup berat, bagaimana pemerintah bisa taat administrasi, pengembangan sistem yang lebih baik dan memastikan bahwa 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia siap dan mampu untuk memanjakan investor dengan OSS. Mari kita kerja bersama.

Jakarta, 13 Juli 2018

Muhammad Aziz Ali Mutia

(Yang saat ini menjadi bagian dari pemerintah)