LKPD Kabupaten Ketapang Tahun 2018 Diserahkan Ke BPK

Pontianak, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Ketapang tahun 2018, telah diserahkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat.

Penyerahan LKPD Kabupaten Ketapang tahun 2018, dilakukan Wabup Drs H Suprapto, S kepada Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat Joko Agus Setyono, Jumat, (29/3) di Aula Perwakilan BPK RI Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat .
Wakil Bupati Ketapang, Drs H suprapto, S yang didampingi Asisten III Bidang Adminitarsi Umum Drs Heronimus Tanam ME, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Alexander Wilyo,S.Stp, M.Si, Kepala Inspektorat Devie P, Frantito S.Sos M,Si, ikut menandatangani piagam penguatan Pembangunan zona integritas bersama Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Kalimantan Barat Joko Agus Setyono,
Hal tersebut untuk memperkuat pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan wilayah Birokrasi dan melayani (WBBM) bersama dengan Wakil Gubernur Kalbar H Ria Norsan, dan Bupati Wali Kota dan Kabupaten yang ada di Kalimantan Barat.
Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Kalimantan Barat Joko Agus Setyono mengungkapkan dalam rangka melaksanakan amanat Undang Undang no 15 tahun 200, tentang pemeriksa pengelola dan tanggung jawab keuangan negara terkait dengan waktu penyerahan LKPD.
Selanjutnya Pemerintah daerah dapat menyampaikan LKPD tahun anggaran 2018 dan dalam kesempatan itu juga dilakukan pencanangan Pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK), dan Wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) pada BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat serta penyerahan laporan keuangan Unaudited tahun anggaran 2018, oleh pemerintah daerah kepada BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat.
Dia juga mengajak seluruh Kepala Daerah yang ada untuk bersinergisitas membangun wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi dan melayani (WBBM) .
” Yang dimaksud zona integritas adalah pimpinan beserta jajarannya untuk tidak melakukan korupsi dan berupaya bisa menyediakan pelayanan kepada masyarakat secara oftimal, “ kata Joko Agus Setyono.
Selanjutnya penilaian daerah yang berhasil membangun wilayah bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi dan melayani, dilakukan Kemenpan RAB yang bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) yang akan melakukan survei dilapangan.Sementara itu kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Ketapang Alexander Wilyo S.STP, M.Si mengatakan setelah LKPD kabupaten Ketapang diserahkan ke BPK RI perwakilan Kalbar, selanjut akan dilakukan audit. Dia berharap pada tahun ini Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Ketapang kembali meraih opini WTP yang ke lima kalinya.