Lantik Lima Anggota Komisi Informasi Kalbar 2018-2022, Ini Pesan Sutarmidji

Gubernur Kalimantan Barat, H Sutarmidji ambil sumpah jabatan lima anggota Komisi Informasi (KI) Provinsi Kalimantan Barat masa jabatan 2018-2022 saat pelantikan di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar, Kamis (10/1/2019).

Kelima anggota komisi informasi itu yakni Muhammad Darussalam, Rospita Vici Paulyn, Lutfi F, Chatarina Pancer Istiyani dan Syarif Muhammad Heri.

Pelantikan dihadiri oleh unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) Kalbar, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar dan tamu undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Gubernur Kalimantan Barat H Sutarmidji meminta anggota Komisi Informasi Provinsi Kalbar yang baru dilantik segera jalankan tugas pokok dan fungsi (tupoksi).

Komisi Informasi Kalbar, kata dia, harus bisa edukasi masyarakat untuk menyampaikan informasi melalui berbagai media.

Khususnya, terhadap informasi atau berita tidak benar alias hoaks.

“Perlu pendewasaan masyarakat dalam bersosial media,” ungkapnya.

Mantan Wali Kota Pontianak dua periode itu tidak menampik kehadiran media sosial (medsos) kurangi peran media-media informasi lainnya. Namun, tantangan ke depan adalah pengguna medsos bukanlah orang yang punya ilmu di media.

“Kondisi ini membuat apa yang disampaikan itu kadang-kadang adalah informasi yang tidak terfilter dengan baik ke masyarakat, sehingga menimbulkan berita bohong/hoaks,” katanya.

Tentunya, kondisi ini membuat peran Komisi Informasi semakin penting guna pengawasan dan edukasi bagi masyarakat. Midji sapaannya menegaskan kita tidak bisa bersembunyi dengan gunakan data-data palsu untuk membuat suatu postingan.

“Apalagi menyampaikan informasi palsu yang bisa menimbulkan kerugian seseorang atas informasi palsu tersebut. Itu dapat merusak tatanan sosial di masyarakat,” terangnya.

Selain peran Komisi Informasi, pengawasan juga harus dilakukan oleh semua pihak, khususnya pengguna medsos yang bisa saja jadi pelaku penyebaran hoaks. Segala kemungkinan buruk itu, terang Midji, bisa diantisipasi melalui edukasi bijak bermedia sosial.

“Dalam tata kelola pemerintahan, keterbukaan informasi kepada masyarakat harus jadi pegangan dan prioritas utama dalam penyelenggaraan negara di setiap instansi,” imbuhnya.

Saat itu, tuntutan masyarakat untuk transparansi dalam pengelolaan negara semakin besar. Midji sadari jajaran Pemerintah Provinsi Kalbar belum perhatikan keterbukaan informasi. Kenyataan ini harus diubah agar lebih baik ke depan.

“Ini menjadi tugas penting Komisi Informasi Provinsi Kalbar untuk menjalankan tugas edukasi informasi ke masyarakat,” tandasnya.