Bupati Ketapang Lauching Aplikasi SIVAKLARA Desa

System evaluasi dan klarifikasi peraturan desa (Sivaklara Desa) dilakukan soft launching sekaligus sosialisasi awal kepada para kepala desa di Borneo Emerald Hotel, (12 November 2019). Soft launching dilakukan Bupati Ketapang, Martin Rantan SH, M.Sos dirangkai dengan pembukaan rapat kerja Bupati bersama Kepala Desa se—Ketapang tahun 2019. Selain soft launcing dan sosialisasi awal aplikasi Sivaklara, dalam rapat kerja tersebut disampaikan juga santunan kematian dari BPJS kepada keluarga almarhum sekdes Tajok Kayong Kecamatan Nanga Tayap. Demikian juga dengan sosialisasi program Indonesia terang. Demikian juga dengan materi dari pihak Kejaksaan negeri Ketapang, Polres Ketapang dan Inspektorat Ketapang, sosialisasi dari kantor Pajak Pratama, pengenalan aplikasi Sivaklara, pelayanan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas PMPD, maupun Dinas Sosial Perliandungan anak dan keluarga Berencana. Padatnya materi rapat kerja ini, termasuk pengenalan aplikasi Sivaklara, maka Bupati Ketapang berharap materi dan system yang diperkenalkan dapat membantu mengatasi permasalahan di desa. Terutama penyusunan produk hukum desa khususnya peraturan desa yang selama ini masih terdapat yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, atau terjadi benturan norma dengan peraturan diatasnya sebagaimana prinsip perundang-undangan yang bersifat hirarkis, serta masih terdapat peraturan desa yang berlaku tanpa melalui evaluasi terlebih dahulu. Hal tersebut terjadi, karenakan selain kurangnya pemahaman sebagian kepala desa mengenai tata cara penyusunan peraturan desa yang baik dan benar juga dikarenakan rentang jarak antara desa dan ibu kota kabupaten yang cukup jauh, sehingga para kepala desa enggan menyampaikan rancangan peraturan desa untuk dievaluasi dan diklarifikasi. “Untuk itulah, Pemerintah Daerah melalui Sekretariat Daerah Bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa serta Dinas Komunikasi dan Informatika merancang suatu sistem yang memberi kemudahan untuk mengevaluasi rancangan peraturan desa dan klarifikasi peraturan desa secara terpadu dan berkelanjutan yang berbasis aplikasi,” tegas Bupati Ketapang, Martin Rantan SH, M.Sos. Soft launching dan sosialisasi awal aplikasi Sivaklara desa yang juga dirangkai dengan rapat kerja bupati bersama kepala desa se-Kabupaten Ketapang merupakan bentuk fasilitasi pemerintah daerah guna meningkatkan wawasan kepala desa. Hal ini penting, dalam rangka mensinergiskan seluruh pelaksanaan tugas pokok yakni menyelengggarakan seluruh tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, pembinaan da pemberdayaan kemasyarakatan. Melalui kegiatan tersebut, Bupati Ketapang menegaskan ingin menguatkan kembali komitmen kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang efektif sesuai dengan amanah Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam rangka menuju kemandirian desa. Secara khusus kegiatan ini menjadi sarana untuk menyelaraskan program – program pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang berbasis desa untuk mewujudkan kesejahteraan seluruh masyarakat desa. Menurut Bupati Ketapang bahwa Pemerintah Desa memiliki posisi yang sangat strategis yang berada pada jenjang pemerintahan yang terdekat dengan masyarakat. Terutama, dalam pelayanan public. Segala harapan, aspirasi keluhan bahkan kritikan terhadap pemerintah akan terakumulasi kepada kepala desa sebagai pimpinan penyelenggaraan pemerintahan di desa. Oleh karena itu dimintakan kepada seluruh kepala desa agar lebih meningkatkan pengetahuan dan pemahaman dalam melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawab selaku kepala desa serta memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa dengan sebaik-baiknya. Kepala desa dan perangkat desa harus selalu bekerja dengan mengutamakan kepentingan masyarakat desa secara keseluruhan daripada kepentingan pribadi atau sekelompok orang. dalam bertindak keseharian. Karena itu, hendaknya selalu menghindarkan diri dari perbuatan yang melanggar norma agama, kesusilaan, kesopanan, serta norma hukum yang berlaku sehingga dapat selalu menjadi figur yang baik di masyarakat. Kepala desa diminta agar senantiasa menciptakan dan menjaga terjalinnya suasana yang harmonis dan tidak konfrontatif dengan badan permusyawaratan desa (BPD). Begitu juga saling berkoordinasi dan bermitra dengan baik agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di desa masing- masing dapat berjalan dengan baik dan kondusif. “Lakukan penguatan terhadap partisipasi dan gotong-royong masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di desa serta mengutamakan musyawarah dalam menyelesaikan setiap permasalahan di desa,” paparnya.@